APDESI Jabar Dorong Pelatihan Rutin Bimbingan Teknis Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di Jawa Barat

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat menyatakan pentingnya pelatihan bimbingan teknis secara rutin bagi kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam pengelolaan anggaran desa, yang sangat krusial dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua APDESI Jabar, Sukarya WK, menegaskan, pengelolaan anggaran desa melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

"Pengelolaan yang baik akan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa, yang tentunya sangat penting untuk diperhatikan," kata Sukarya, Kamis, 23/1/2025.

Menurutnya, penting bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk memberi perhatian lebih terhadap pelatihan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. "Kami akan mendorong kepada pemerintah daerah dan APH agar kedepannya para kepala desa, sekretaris, dan bendahara dapat diberikan bimbingan teknis setiap tiga bulan sekali," tambahnya.

Sukarya juga menyoroti kenyataan bahwa kepala desa dan perangkat desa yang baru menjabat memerlukan bimbingan intensif terkait penggunaan anggaran desa. 

BACA JUGA:Abrasi dan Luapan Rob Putuskan Akses di Dusun Tanjungsari, Karawang

BACA JUGA:Usai Disidak DPR, Pemilik Pagar Laut di Bekasi Berharap Pemerintah Dukung Proyek PSN Pembangunan PPI Paljaya

"Kepala desa dan perangkat desa yang baru harus mendapatkan pelatihan yang intensif mengenai cara penggunaan anggaran desa, karena mereka langsung diberi anggaran yang besar, seperti dana desa dan dana hibah lainnya, namun mereka sering kali belum tahu bagaimana cara penggunaannya," ungkap Sukarya.

Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran dalam pengelolaan dana desa. "Pengelolaan anggaran desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tidak ada penyalahgunaan anggaran. Selain itu, anggaran desa juga harus digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Sukarya.

Sebagai ketua APDESI Jawa Barat yang terpilih secara aklamasi, Sukarya menambahkan bahwa program-program APDESI akan selalu mendukung program pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

"Kami akan terus berupaya mendukung program-program yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti peluang-peluang usaha UMKM yang perlu kita dorong bersama," ujarnya.

Sukarya menegaskan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan tidak ragu dalam menjalankan pembangunan di desanya. "Desa adalah ujung tombak pembangunan negara. Kalau kepala desa merasa ragu, pembangunan di desa akan tersendat dan tidak berkembang," tegas Sukarya.

BACA JUGA:Pilkada Berjalan Lancar, KPU Kabupaten Bekasi Beri Penghargaan Petugas Pemilu

BACA JUGA:Disnakertrans Karawang Informasikan Penundaan Kegiatan Sosialisasi Perekrutan Magang ke Jepang

Sumber: